Musyawarah Ganti Kerugian Tanah warga RKT

Listen to this article

PRABUMULIH.-Musyawarah penetapan ganti kerugian pengadaan tanah jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim tahap 2 di kota prabumulih, yang dilaksanakan oleh PUPR Provinsi yang diwakili oleh Dinas (Pejabat Pembuat Komitmen) PPK Provinsi, diwakili oleh Ibu Indra Wati.

Musyawarah Ganti Kerugian Tanah

Sedangkan dari BPN Kota Prabumulih, yang dihadiri oleh Plt Kakan BPN Kota Prabumulih Edison, S.H., M. Hum, dan juga termasuk tim pelaksana yakni Kejaksaan Negeri Prabumulih, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, pihak kepolisian yang dalam hal ini Polres Kota Prabumulih, kapolsek RKT, Ipda Budiono, Plt Camat Rambang Kapak Tengah, Satria Karsa, S. E, Kades Desa Karangan, Salyadi Susanto, S. Pd. Kades Desa Karang Bindu, Dedi Hapson. Serta masyarakat yang bersangkutan yang tanahnya masuk dalam peta pembangunan jalan TOL ini.

KEMBALI 4 TERSANGKA PEMUJA BARANG HARAM DI RINGKUS

Plt Kakan BPN Kota Prabumulih pimpin acara musyawarah hari ini

Acara yang berlangsung di hotel Grand Nikita Kota Prabumulih, dibuka langsung oleh Kakan BPN Kota Prabumulih Edison, S.H., M. Hum, yang menjabarkan tentang tata pelaksanaan musyawarah, sampai ke tahap proses ganti kerugian.

Adapun peserta yang hadir hari ini Selasa (27/10/2020), dari masyarakat sebanyak 115 orang, berasal dari tiga desa, Desa Karangan, Desa Karang Bindu dan Desa Jungai. Dari desa karangan sebanyak 46 titik, dari Karang Bindu 21 titik, dan dari desa Jungai 48 titik.

Proyek Pengaspalan Jalan di Kota Prabumulih Siapa yang Punya?

Acara musyawarah ini dilaksanakan dua tahap,pertama dimulai pagi jam 09.00 sampai dengan jam 13.00, yakni dihadiri oleh warga dua desa, Desa Karangan dan Desa Karang Bindu. Setelah makan siang acara dilanjutkan dengan peserta musyawarah dari Desa Jungai.

Plt Kepala Kantor Pertanahan kota prabumulih, Edison menyampaikan kalau mereka hanya memfasilitasi pertemuan ini. Nanti setelah kesepakatan, maka semuanya akan diserahkan kepada (Lembaga Managemen Aset Negara) LMAN

“Tentang pelaksanaan musyawarah hari ini ada beberapa bentuk ganti rugi dari dinas PUPR, yakni yang pertama bentuknya pergantian tanah, atau pembangunan ulang, atau ada juga yang minta berupa saham, dan ada yang berupa duit, sekarang saya tanya ya, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya. Bapak dan Ibu mau minta ganti ruginya berupa apa?” Tanya Edison kepada seluruh peserta musyawarah dari 2 desa yakni desa Karangan dan desa karang Bindu.

Sepakat ganti kerugian berupa uang, proses selanjutnya penanda tanganan kesepakatan

Setelah disepakati metode penggantiannya berupa uang, maka acara dilanjutkan dengan penyerahan amplop yang berisi data harga pembayaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR Pusat. Plt Kakan BPN Kota Prabumulih pun memberikan arahan kepada masyarakat dua desa tersebut.

“Jika ada warga yang belum setuju maka akan diberikan waktu 14 hari untuk memutuskan. Namun jika tidak ada kabar setelah 14 hari ini, maka akan dianggap setuju. Apabila belum juga mendapatkan kesepakatan silahkan ajukan ke pengadilan negeri kota prabumulih, mungkin bisa saja harganya bisa naik, tapi tidak tertutup kemungkinan bisa turun juga, tergantung pengadilan yang menilai.” Ungkapnya.

Dilanjutkan lagi oleh Edison yang belum lama ini bertugas di kota prabumulih. Dan beliau menyatakan kalau proses ganti kerugian di Kota Prabumulih ini menurut BPN Pusat, adalah termasuk yang tercepat di Sumatera Selatan dibanding OI dan Muara Enim

“Namun apabila semuanya sudah menyetujui harga yang tertera di surat tersebut, maka silahkan laporkan dan tanda tangan ke meja sebelah kanan itu, lalu nanti akan kami kirimkan ke LMAN (Lembaga Managemen Aset Negara) untuk ditindak lanjuti ke tahap pencairan.

Alhamdulillah saya mendapat telpon dari BPN Pusat, bahwa prabumulih ini adalah yang tercepat se sumatera selatan, dalam proses ganti kerugian dibandingkan kabupaten lain. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi bagi semua masyarakat yang telah membantu terlaksananya proses ini,” Lanjut Plt Kakan Badan Pertanahan Nasional Edison, S.H., M. Hum.

Plt Camat RKT berharap agar semua masyarakat dapat menyikapi semua masalah dengan bijak

Mengenai sengketa lahan yang melibatkan dua keluarga satu rumpun dari anak cucu puyang Regunjung. Kami sempat berbincang singkat dengan Plt Camat Rambang Kapak Tengah (RKT)

Baca juga: Sengketa Tanah Puyang Regunjung

Menurut Plt Camat RKT, Satria karsa, S.E bahwa menurut Kades jungai Iskandar Z. Masalah tersebut sudah terselesaikan. Untuk itu, Camat meminta kami untuk mengklarifikasi langsung kepada Kepala Desa Jungai.

“Hal ini sudah diselesaikan antar mereka, nanti silahkan dikonfirmasikan dengan kades, yang pasti pembuktian itu dengan surat tanah, kalau cuma pengakuan saja ya gak bisa, namanya itu mengada-ada. Tentu nantinya akan ada tindakan hukum yang akan menanganinya.

Untuk warga masyarakat semuanya, kami juga meminta agar jika ada permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, dan tetaplah kita sama-sama menjàga agar RKT tetap aman-aman saja.

Terkait covid-19, tak henti-hentinya kami berpesan. Tetap utamakan protokol kesehatan, pakai masker saat melalukan aktivitas, dan jagalah kebersihan,” ungkap Satria Karsa.

Pernyataan Kapolsek RKT dan Kepala Desa

Kapolsek RKT Ipda Budiono, mengatakan. Kalau belum ada warga yang mengadu tentang sengketa lahan di Jungai.

“Belum ada laporan dari warga tentang sengketa tanah ini, mungkin mereka langsung laporan ke polda, saya menghimbau kepada masyarakat RKT, jika memang ada sengketa perihal tanah, sebaiknya diselesaikan secara hukum, dan kita akan alur kan, kita ini kan negara hukum. Jika ada yang melakukannya diluar jalur hukum, maka kami pun tak segan-segan akan menegakkan hukum juga.” Ungkap Kapolsek RKT.

Kepala Desa Karangan Salyadi Susanto, S. Pd mengatakan kalau tidak ada gejolak di Karangan perihal proses ganti kerugian ini.

“Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala dalam hal proses ganti kerugian ini, semua berjalan aman dan lancar.

Saat ini ada 46 titik yang mendapatkan ganti kerugian dengan luas lahan diperkirakan 2.5 km. dan saya berpesan kepada masyarakat Desa Karangan khususnya agar dapat memahami manfaat dari jalan tol ini.

Karena ini semua untuk kepentingan kita. Dan semoga pembangunan jalan TOL ini lancar tanpa kendala,” ujar Salyadi menjelaskan.

Senada dengan kades karangan Kepala Desa Karang Bindu Dedi Hapson, juga mengatakan kalau warga desanya menanggapi positif acara musyawarah ini.

“Alhamdulillah dari 21 warga yang terkena ganti kerugian ini, semua berjalan lancar. Dan kami juga menjelaskan agar warga bisa legowo, dan menerima keputusan dari pemerintah, perihal besaran ganti kerugian nanti,” ujarnya.

Acara musyawarah dan penanda tanganan kesepakatan harga dari dua desa. Yakni Desa Karangan dan Desa Karang Bindu berakhir sekira pukul 13.00 Wib. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan musyawarah bagi masyarakat Desa Jungai.

Terlihat warga dari dua desa tersebut, begitu antusias menerima keputusan dari hasil musyawarah ini.(Rasman Ifhandi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *