Masyarakat Tolak Seismik, Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi

Listen to this article

PRABUMULIH.-Lembayungnews| Masyarakat Kelurahan Anak Petai dan masyarakat Kelurahan Prabumulih yang memiliki lahan di areal kelurahan Anak Petai menolak adanya pekerjaan seismik yang masuk ke kelurahan tersebut, hari ini mereka mendatangi kantor kelurahan Anak Petai guna meminta kejelasan perihal pekerjaan seismik ini, baik dari lowongan pekerjaannya, atau pun juga tentang ganti kerugian yang akan diterapkan oleh PT. BGP kepada mereka. Kamis 19/11/2020.

Pemilik lahan merasa kecewa

Menurut keterangan dari salah seorang warga, Egon (51) salah satu warga kelurahan Prabumulih yang mempunyai kebun di areal anak petai mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak kelurahan anak petai dan pihak Perusahaan, dikarenakan pada saat sosialisasi mereka tidak di undang, padahal mereka pemilik lahan di wilayah yang terkena dan termasuk lokasi operasional seismik tersebut, dan Egon merasa berkeberatan juga dengan ganti rugi yang diberikan oleh pihak BGP.

“Kami merasa keberatan dan kecewa juga kepada pihak kelurahan, serta perusahaan, karena tidak diundang dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan BGP. padahal tanah kami masuk dalam wilayah operasional Seismik, intinya kami menolak, jika kami tidak diberitahu lebih dahulu, dan soal ganti kerugian yang mengacu pada Pergub No 40/2017 itu kami tidak setuju,” ungkapnya

senada dengan Egon, Marson, warga pemilik lahan dan kebun juga di kelurahan Anak Petai, merasa kecewa karena tidak mendapatkan undangan, dan baru tahu setelah masyarakat heboh soal Seismik ini.

Menurut Marson, bahwa sebelum melakukan kegiatan mematok atau sosialisasi, mestinya mereka melakukan dan membentuk tim untuk membuat AMDAL merunut UU no 32 th 2009, mengenai lingkungan.

Baca juga : Sisialisasi Seismik di Kelurahan Muara Dua

“Mestinya sebelum melakukan pekerjaan, seperti mematok, dan atau sosialisasi, pihak BGP membentuk tim dulu, untuk membuat AMDAL, merunut UU No 32 th 2009 mengenai lingkungan. Jadi harapan saya sebagai pemilik lahan di kelurahan Anak Petai, meminta kepada pihak BGP agar menghentikan kegiatan Seismik ini sebelum AMDAL dibuat. Karena AMDAL merupakan informasi publik yang wajib disosialisasikan tentang dampak lingkungannya, apa akibat yang akan ditimbulkan dari pekerjaan seismik ini,” ungkap Marson yang memang pernah menjadi konsultan lingkungan di pertamina ini.

Tanggapan pihak BGP

Menanggapi keluhan warga ini, pihak Humas PT. BGP Rizky, menyampaikan akan berkoordinasi dengan pihak managemen dan akan menyampaikan apa yang diinginkan warga.

Baca juga : Seperti Momok Menakutkan Sosialisasi Seismik Masih Banyak Belum difahami Warga

Sementara itu, Lurah Kelurahan Anak Petai mengatakan, apa yang jadi keluhan masyarakat akan disampaikannya ke pihak managemen perusahaan, dan akan menunggu tindak lanjutnya. Artinya pihak kelurahan siap mengakomodir apa yang menjadi harapan pemilik lahan di wilayah kelurahan Anak Petai, dan akan berkoordinasi dengan perusahaan yang berwenang.

Menurut informasi yang kami dapat dari warga, bahwa mereka menuntut ganti kerugian setiap titik pengeboran sebesar 5 juta rupiah, dan 250 ribu permeter, jika lahan mereka terkena dampak pekerjaan tersebut.(Raif)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *