Walikota Surati PT. Hutama Karya Agar Tidak Memakai Tanah Timbunan dari Prabumulih

Listen to this article

PRABUMULIH.-Lembayungnews.| Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya, MM melayangkan surat Permohonan tidak menggunakan tanah timbunan berasal dari Kota Prabumulih, hal tersebut tertuang dalam surat yang dikirim ke PT. Hutama Karya tertanggal 13 November lalu, sabtu (28/11)

Walikota Menolak Galian C di Prabumulih

Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih menegaskan mendukung kegiatan proyek pembangunan tol Inderalaya – Lubuk Linggau. Namun dirinya menolak jika wilayah Kota Prabumulih yang hanya memiliki luas 434,5 Meter persegi yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 25 Kelurahan dan 12 Desa itu akan diambil tanahnya untuk penimbunan (Galian C) yang jalan tol.

Baca Juga: Tragedi Pembunuhan di Diva Karaoke

“Wilayah kito kan datar semua, kecuali di Karya Mulya, ado perbukitan dikit, sayang bae digali akan jadi rawa-rawa,”  jelasnya

Dalam surat tersebut juga tertulis kondisi topografi Kota Prabumulih yang relatif landai dengan ketinggian 40 – 60 dpi yang tidak memadai untuk dilakukan penggalian secara masif

Baca Juga: Lomba Memasak Makanan Tradisional

Untuk penimbunan jalan tol yang dilakukan PT. HK, diperkirakan memerlukan tambahan tanah timbunan yang kurang lebih 9.000.000 meter kubik (M³).

Hal itu menjadi alasan pemerintah untuk menolak adanya penggalian tanah timbunan di wilayah Prabumulih

Himbau warga agar tidak menjual tanah untuk penimbunan

Lanjut Ridho dirinya mengimbau agar warga tidak menjual tanah untuk penimbunan. Karena wilayah Prabumulih merupakan kota landai dan kecil yang tidak memiliki perbukitan tinggi demi kenyamanan warga Kota Prabumulih.

Terpisah, Kepala Desa Talang Batu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Sahril Kendi, mengaku sudah menerima surat edaran dari Walikota yang menolak Galian C diwilayahnya. Serta sudah memberitahukannya kepada masyarakat sekitar. Katanya melalui jaringan telepon.

“ya kita sudah dapat surat edaran pak Wali (Ridho) semua sudah  kami sampaikan ke warga” ungkapnya

Namun demikian dirinya mengaku hanya bisa menghimbau, agar warganya tidak menjual tanah untuk penimbunan jalan tol itu.

Adapun kebutuhan tanah yang diperkirakan di Desa Talang Batu sepanjang 3 KM.

“Di desa kito paling banyak menggunakan tanah timbunan sekitar 3 km. Namun, jika Pemerintah menolak kita tidak bisa berbuat banyak, kita harus ikuti peraturan pemerintah,” sambungnya.

Mengenai surat edaran penolakan penggalian tanah timbunan untuk jalan tol Inderalaya – Lubuk Linggau. Bahwa pemerintah Desa Talang Batu tak akan mengeluarkan surat izin, untuk jual beli jika ada warganya yang memaksa memberikan ke pihak perusahaan.

“kita patuhi perintah pak wali, kalau belum ada izin tidak akan kita keluarkan izin” tutupnya.(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *