Listen to this articlePRABUMULIH –Lembayungnews|. Menyikapi keluhan warga Kelurahan Tanjung Rambang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT), yang merasa resah dengan sikap PT. VC, salah satu Perusahaan Sub-kontraktor Waskita Karya dalam pengerjaan jalan Tol membuat orang nomor satu Kota Prabumulih berang. Wali Kota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM yang sebelumnya juga sempat melayangkan surat keberatannya ke PT Waskita Karya terkait izin penggunaan dan pemanfaatan jalan akses proyek jalan tol.
Baca juga : Walikota Surati PT. Hutama Karya Agar Tidak Memakai Tanah Timbunan dari Prabumulih
Namun sayangnya, surat edaran Wali Kota Prabumulih yang bertanggal 29 Juni 2020 terhadap penggunaan akses jalan tersebut sempat tidak digubris oleh salah satu pihak sub kontraktor di lapangan, seakan tidak memperdulikan kebersihan dan kenyamanan warga tempat mereka beroperasi.
Seperti diketahui, yang menjadi keluhan warga yakni, dampak mobilisasi angkutan yang membawa tanah mengakibatkan aktivitas warga pengguna jalan menjadi terganggu, menimbulkan debu, jalan rusak dan lincin serta menimbulkan resiko bahaya bagi warga sekitar.
Walikota Prabumulih menyikapi keluhan warga ini dengan memberikan peringatan keras, dan akan menghentikan izin penggunaan jalan tersebut jika pihak perusahaan masih tidak mengindahkan keluhan warga ini.
“Kan sudah ada perjanjian, kalau memang seperti itu mereka juga harus bertanggung jawab, setidaknya harus membersihkan jalan akses yang digunakan oleh mereka,” kata Ridho saat dibincangi awak media di Pemkot Prabumulih belum lama ini.
Pada prinsipnya, Pemerintah Kota tidak keberatan dan mendukung proyek tol, akan tetapi pemberian izin penggunaan dan pemanfaatan untuk akses jalan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tol harus mematuhi aturan yang ada.
“Kalau mereka (pelaksana proyek tol, red) tidak bisa menghormati orang lain, bagaimana orang lain akan menghormatinya,” terangnya.
Lanjutnya lagi, “Jangan meremehkan orang di daerah, jabatannya juga kan sementara. Jangan mentang-mentang di Jakarta tidak pamit dengan Walikota. Alangkah baiknya terlebih dahulu menghadap sebagaimana mestinya,” ujarnya menjelaskan.
“Dari awal mulai pekerjaan mereka tidak pamit dengan kita, kalau mereka menghargai kan kita juga bisa memberikan solusi, kita bisa kumpulkan seluruh kades, tokoh-tokoh masyarakat, bisa duduk bersama-sama,” tandasnya.Selain jalan yang berdebu, warga juga mengeluhkan akhir-akhir ini banyak jalan yang rusak oleh angkutan berat, Diduga truk-truk yang melintas adalah milik PT Vicindo, yang diketahui merupakan salah satu pihak sub-kontraktor pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol.
Dalam kesempatan bertemu di acara sedekah Dusun Desa Pangkul Hari ini, Minggu 20/12/2020, kembali Walikota menegaskan, agar masyarakat juga mencintai desa mereka
“Saya berharap masyarakat juga mencintai desa dan kampung mereka, saya yang bukan warga prabumulih saja mencintai kota ini. Jangan biarkan daerah kita dirusak oleh orang luar,” ucapnya setelah selesai acara sedekah dusun hari ini.
Mestinya para kontraktor ini tetap menjaga kenyamanan masyarakat tempat mereka melakukan aktivitas. Terlebih di sisi kanan maupun kiri jalan pemukiman terdapat rumah-rumah warga yang secara otomatis tercemari debu, dan menimbulkan polusi udara yang mengancam kesehatan lingkungan warga sekitar.
Adi Candra salah satu warga yang terkena dampak dari aktivitas mobilisasi kendaraan PT. VC ini mengatakan kalau saat ini banyak jalan yang rusak dan tidak adanya koordinasi dengan warga sekitar.
“Yang jelas debu banyak jalan kami rusak. Koordinasi dengan masyarakat juga tidak ada. Bahkan kabel-kabel yang dilewati diatas jalan itu mereka elak-elakkan saja,” ungkap Adi Candra, warga setempat saat dibincangi oleh wartawan di lokasi, Kamis (10/12/2020) yang lalu.
Pihak pemerintah setempat dalam hal ini Lurah Tanjung Rambang, Iin Kori menyampaikan bahwa pihak PT Vicindo memang pernah datang memberitahukan bahwa akan menggunakan akses jalan, tapi saat pelaksanaan kegiatan proyek berjalan pihak Vicindo tidak juga memenuhi persyaratan yang telah disepakati antara Perusahaan dan Pemerintah, seperti masalah pembesihan ceceran tanah dan penyiraman jalan
”Akibat masalah debu dan tanah yang berceceran akhirnya warga kesal, dan sempat menolak kegiatan operasi untuk dilanjutkan, dan sampai sekarang aktivitas perusahaan dihentikan. Sampai sekarang pihak perusahaan belum berkordinasi dengan pemerintah setempat, dan pihak terkait dalam hal ini dinas PUPR, juga Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.” Pungakasnya (***)