PRABUMULIH. Lembayungnews|. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Prabumulih mendesak Pemkot Prabumulih untuk segera membayarkan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang tertunda pencairannya.
Ketua DPC PKB Kota Prabumulih, Rifky Baday mengatakan, tertundanya pembayaran insentif nakes mengindikasikan ketidakseriusan Pemkot Prabumulih dalam menangani Covid-19. “Seharusnya permasalahan seperti ini tidak perlu terjadi. Kalau pemerintahnya serius dalam menangani Covid-19,” ujar Rifky saat dihubungi, Selasa (31/8).
Apalagi, sambung Rifky, tertundanya pembayaran insentif nakes diklaim lantaran adanya proses administrasi yang belum kelar.
Kondisi tersebut menandakan buruknya kinerja dari pemerintah. “Kasihan para nakes yang telah bertarung nyawa menangani pasien Covid-19. Permasalahan administrasi saja membuat hak mereka terlambat diberikan,” bebernya.
Rifky menyarankan Pemkot Prabumulih untuk mengevaluasi kinerja seluruh jajaran. Sehingga permasalahan kecil seperti itu tidak terulang kembali. “Harus ada evaluasi. Jangan sampai ada kejadian serupa terjadi kembali,” ucapnya.
Pria yang berprofesi sebagai notaris ini mengapresiasi langkah tegas yang diambil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menegur Wali Kota Prabumulih, Ridho Yahya. “Kalau tidak ada kontrol dan peringatan langsung dari Mendagri, mungkin masyarakat tidak tahu ada kejadian ini,” pungkasnya.
Menanggapi pemberitaan perihal keterlambatan pembayaran insentif Nakes tersebut, pemerintah kota Prabumulih melalui Sekretaris Daerah Elman ST memberikan pernyataan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih menargetkan dalam dua hari kedepan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah (Inanakesda) terhitung dari Januari hingga Agustus tahun 2021, sudah dibayarkan semua. Langkah cepat ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, karena anggarannya sudah ada.
“Beberapa hari ini berkoordinasi dengan Dinkes dan Kepala BPKAD, artinya memang ada keterlambatan administrasi dari Puskesmas ke rumah sakit. Insya Allah akan segera dibayarkan karena anggarannya sudah tersedia untuk insentif tenaga kesehatan,” ujar Sekda Pemkot Prabumulih, Elman ST saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (31/8/2021).
Sekda Elman ST menerangkan, pihaknya memang mengakui adanya keterlambatan karena kendala data nakes, dimana, nakes kurangnya informasi dari Dinkes sendiri bagaimana pola pelaporan.
“Ya, hampir seluruh tenaga kesehatan belum menerima insentif dari Januari sampai Agustus. Dana pembayaran innsentif tenaga kesehatan daerah (lnnakesda) Tahun 2021 yang bersumber dari refocusing 8% dan Bok. Untuk Rp 400 juta dari bok sudah selesai dibayarkan untuk 4 bulan. Sedangkan Rp 750 juta yang belum dibayarkan, dan dua hari kedepan dibayarkan semua,” ujarnya. (***)
Editor: Rasman Ifhandi
