DPK LAKRI: Pengelolaan Jargas Saat Ini Tidak Lebih Baik dari PD Petro Prabu Dahulu

Sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini, baik secara personal sebagai aktivis pemerhati sosial kemasyarakatan maupun secara kelembagaan, DPK LAKRI Prabumulih telah menyoroti terkait dengan pengelolaan Jaringan Gas (Jargas) Rumah Tangga di Kota Prabumulih,” Kenang Fandri Heri Kusuma selaku Ketua DPK LAKRI Prabumulih Periode Tahun 2023 s/d 2028.

PRABUMULIH. Lembayungnews. Kota Prabumulih merupakan kota gas terbesar di Indonesia setelah Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tambahan jaringan gas (jargas) sebanyak 6.018 Sambungan Rumah (SR).

Pembangunan infrastruktur jargas merupakan upaya pemerintah demi meningkatkan pelayanan umum dalam penyediaan energi yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. Kementerian ESDM memberikan tugas kepada PT. Pertamina (Persero) melalui afiliasinya PT. Pertamina Gas dan PT. Pertagas Niaga untuk mengoperasikan dan mengembangkan jargas di Kota Prabumulih dengan tetap memenuhi kaidah keselamatan dan keteknikan.

Pengembangan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Kota Prabumulih dimulai sejak tahun 2012 sebanyak 4.650 SR, tahun 2016 ditambah 32.000 SR dan terakhir tahun 2018 sebanyak 6.018 SR, sehingga saat ini ada sekitar 42.668 SR atau sekitar 86% dari total rumah tangga yang ada (sebelum adanya pemutusan dan pemasangan baru).

“Berdasarkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dari Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, disebutkan bahwa tujuan dari program pembangunan jargas tersebut yaitu memberikan akses energi kepada masyarakat, memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui penghematan biaya bahan bakar, juga untuk mewujudkan ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan, serta mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga” ujar Fandri kepada awak media.

Masih kata dia, “Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga di Kota Prabumulih yang awalnya dikelola oleh PD Petro Prabu (salah satu perusahaan daerah milik pemerintah Kota Prabumulih) merupakan perjuangan yang tidak mudah saat itu, dengan segala persoalan dan kendala yang dihadapi”

“Namun terhitung sejak Nopember 2022 telah dialihkan kepada PT. Aninditha Wira Satya (PT AWS) melalui sistem tender, lelang, atau penunjukan langsung (PL) dari pihak Pertagas Niaga.”

Sehingga sejak Februari 2023 pengelolaan jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih telah beralih ke PT. AWS tersebut bukan PD Petro Prabu lagi. Terhitung dari tahun 2022 DPK LAKRI Prabumulih melakukan pengamatan, pengkajian dan evaluasi terhadap berjalannya pengelolaan jargas di Kota Prabumulih sampai dengan saat ini, kami menyatakan bahwa “Pengelolaan saat ini tidak lebih baik dari yang sebelumnya, yang dikelola oleh PD Petro Prabu,” tambahnya.

Bisa kita lihat dari masih banyaknya tunggakan dari pelanggan, ketentuan tarif yang tidak jelas per-meter kubiknya, tidak adanya pencatatan meter gas secara rutin oleh petugas, laporan kebocoran pelanggan yang tidak direspon dengan cepat dan lain-lain, sehingga DPK LAKRI Prabumulih menganggap bahwa pengelolaan jargas saat ini tidak lebih baik.

“Kami berharap dan mengusulkan kepada Pemerintah Kota Prabumulih agar sebaiknya pengelolaan jaringan gas (jargas) rumah tangga dikembalikan lagi ke PD Petro Prabu yang jelas-jelas merupakan Perusahaan Daerah (Perusda) milik masyarakat Kota Prabumulih” Harapannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *