PRABUMULIH. LEMBAYUNGNEWS. Seratus hari masa kerja kepemimpinan Arlan-Franky banyak gebrakan yang dilakukan di Kota Prabumulih ini, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan kinerja pegawai pemkot untuk pelayanan terhadap masyarakat.
Diantara sekian banyak gebrakan yang dilakukan oleh kepemimpinan Arlan-Franky salah satunya soal pemindahan pedagang pasar subuh dari jalan Jenderal Sudirman ke lapangan eks Polsek Timur yang saat ini sedang berproses.
Banyak masyarakat yang mengapresiasi gerakan yang terbilang cepat ini, bahkan beredar informasi hampir semua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan dana pribadi dan gotong-royong beberapa pihak. Intinya tidak menggunakan dana APBD atau APBN.
Dalam sebuah wawancara dengan media ini, Wali Kota menyampaikan kalau pekerjaan kecil-kecil mereka tuntaskan dengan bergotong-royong. “Kami gotong-royong, bersama adinda Franky, Ketua DPRD dan yang lainnya,” ucap Cak Arlan menjawab pertanyaan para pewarta saat usai kegiatan di Gedung Kesenian Rumdin Wali Kota yang baru lalu.
Bahkan konon kabarnya pekerjaan pelebaran jalan simpang tiga kelurahan Sukaraja pun mereka kerjakan dengan menggunakan dana pribadi masing-masing. Tentu ini jarang sekali terjadi pada kepemimpinan sebelumnya.
Bangunan Pos Jaga di pintu masuk komplek Islamic Center dibongkar. Sabtu 19/4/2025.
Salah seorang tokoh muda kota ini, Rifky Badai Baihaqi pun memberikan support dan dukungannya atas apa yang telah dilakukan oleh Wali Kota dan jajarannya. “Patut kita apresiasi pergerakan dalam masa seratus hari kepemimpinan Cak Arlan, ini sesuai dengan janji politiknya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat kota ini,” ungkap Baday.
Rifky juga menyampaikan saat ini masih dalam masa seratus hari masa kerja kepemimpinan Laky, dan Wali Kota sepertinya ingin memperbaiki banyak kekurangan pada kepemimpinan sebelumnya.
“Ya memperbaiki yang selama ini sudah menjadi sorotan masyarakat banyak, seperti pasar PTM, pasar Subuh dan lainnya. Ini sudah menjadi problem berkepanjangan yang memang perlu ada perbaikan kedepannya,” tegas Pak Cik panggilan akrabnya.
Yang terbaru soal pemindahan kantor beberapa dinas unsur pemerintahan kota Prabumulih seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial dan beberapa dinas lainnya. Dalam hal ini pemkot tentu bertujuan untuk mengaktifkan Rusunawa dan Islamic Center yang selama ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Sebagaimana diketahui Rusunawa bangunan lima lantai yang memiliki ratusan kamar itu dibangun pada tahun 2016-2018 dan mulai diserahterimakan ke pemkot Prabumulih pada tahun 2021 silam.
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang terletak di komplek Islamic Center Jalan Lingkar Timur Prabumulih diserahkan oleh Kementerian PUPR ke Pemerintah kota Prabumulih pada bulan April tahun 2021 bertujuan untuk memberi fasilitas rumah sewa bagi masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal dengan harga yang terjangkau.
Untuk diketahui, pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di komplek Islamic Center itu dilakukan kementerian PUPR RI dengan dana APBN sebesar Rp 19 miliar proyek yang dimulai dengan Ground Breaking pada 2 Agustus tahun 2016 itu Pengerjaannya dilakukan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) yang sempat tertunda 2 tahun dan akhirnya rampung pada Februari tahun 2018
Dengan hiruk-pikuknya aksi yang dilakukan oleh Wali Kota yang belum seratus hari menjabat ini, tentunya timbul pertanyaan dari masyarakat, bagaimana regulasinya penggunaan dana pribadi untuk setiap pembangunan fasilitas publik ini, apakah hal memang diperbolehkan dan tidak ada tindakan khusus yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau memang bisa dilaksanakan sesuai keinginan pemimpin kota ini?
Pengerjaan renovasi Rusunawa menjadi kantor unsur pemerintahan kota Prabumulih. Sabtu 19/4/2025.
Tentang status pasar PTM masih banyak yang mempertanyakan nya setelah selama ini beredar isu miring tentang pasar tradisional ini. Lalu tentang Rusunawa yang dibangun sebagai alternatif pemukiman bagi masyarakat dengan sewa yang terjangkau itu yang kini berubah peruntukannya untuk perkantoran beberapa dinas unsur pemerintahan kota.
Masyarakat tentu sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pemkot dengan gerak cepatnya, tetapi publik juga punya hak untuk tahu darimana sumber dana renovasi Rusunawa ini dan apakah tidak menyalahi aturan yang ada?. Semua tentu butuh jawaban dari pemimpin kota ini agar tidak timbulnya salah persepsi. (Raif)
Editor: Rasman Ifhandi
