PALEMBANG. Lembayungnews|• Belum lama ini Forum Kepala Desa (FKD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel melakukan unjuk rasa meminta agar LSM dan Media yang ‘meresahkan’ ditertibkan bahkan dibubarkan karena dianggap mengganggu kinerja kepala desa,. Rabu (29/12/2021).
Menyikapi hal itu ratusan LSM, Ormas dan Media menjawab dengan aksi tandingan di Bundaran Air Mancur Palembang. Senin. 03/01/2022.
Dalam sebuah unggahan video yang berdurasi 1 menit terlihat para perwakilan LSM, Ormas dan awak Media menyampaikan orasinya terkait aksi Forum Kepala Desa yang baru lalu.
Ketua LSM GRANSI, Supriadi, dalam orasinya mengutuk aksi yang dilakukan forum kepala desa di OKU ini, menurut Supriadi naif bila kepala desa terganggu kinerjanya.
“Masa kinerjanya dikritik oleh LSM dengan cara mengirimkan surat kepada aparat dan instansi yang berwenang, kepala desa justru berdemo dan menolak untuk dikritik, jadi nya lucu dan sangat naif,” kata Supriadi.
Padahal, kata Supriadi, diketahui tugas dan fungsi LSM serta media adalah sebagai kontrol sosial bagi setiap pengguna anggaran pemerintah.
“Kenapa harus resah, karena jelas LSM diakui di Indonesia sebagai kontrol sosial, apalagi media yang berfungsi untuk mempublikasikan kinerja aparatur pemerintah pengguna anggaran negara kepada masyarakat, media juga sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi sekali lagi kenapa harus resah,” imbuh Supriadi.
Diketahui sebelumnya, ratusan massa yang menamakan diri Forum Kepala Desa (FKD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mendatangi Kantor Bupati OKU pada Rabu (29/12/2022).
Kedatangan massa FKD ini terkait protes kepada oknum LSM dan media yang dianggap telah membuat resah kinerja para kepala desa sehingga FKD meminta agar ditertibkan.
“Kami selaku kepala desa se Kabupaten OKU sangat resah dengan ulah oknum LSM yang mengganggu program di desa kami,” kata Ketua FKD OKU Flando saat aksi.
Para kades mengaku resah dengan ulah oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mencari – cari kesalahan mereka dalam mengelola anggaran desa.
“Kami tidak bisa bekerja maksimal, selalu dicari-cari. Dikirim surat, dan jika suratnya tidak kami tanggapi disebar ke masyarakat. Belum tentu kami korupsi, tapi kami sudah mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat,” ujar Plando, Ketua Forum Kades OKU, Rabu (29/12/2021).
Selain itu, Kuasa Hukum Forum Kades meminta kepada aparat agar melihat dulu setiap laporan dari oknum LSM yang masuk.
“Kami minta aparat penegak hukum dapat melihat dulu setiap laporan dari oknum LSM nakal ini, bukti permulaan dan sebagainya,” ujar Syaiful Mizan, kuasa hukum forum kades.
Salah satu tuntutan dari aksi para pegiat LSM, Ormas dan Media yakni agar dilakukan test urine terhadap semua Kades.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Charma Afrianto, S.E.
“Kami meminta kepada BNN SUMSEL untuk segera melakukan tes urine terhadap oknum kades yang berada di kabupaten OKU,” pintanya seraya menambahkan bahwa saat ini ratusan LSM masih melakukan konsolidasi untuk langkah kedepannya. (**)
Rasman Ifhandi
